Setelah menentukan struktur perusahaan, kegiatan usaha, modal, dan pihak yang terlibat, proses pendirian PT dapat dilanjutkan melalui beberapa tahapan administrasi.
Menentukan Nama dan Kegiatan Usaha
Tahap awal mencakup penentuan nama perseroan dan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
Pemilihan kegiatan usaha perlu dilakukan secara cermat karena berkaitan dengan KBLI dan jenis perizinan yang mungkin diperlukan.
Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan akan memiliki kebutuhan perizinan yang dapat berbeda dengan perusahaan konstruksi, jasa konsultasi, makanan, teknologi, atau kegiatan usaha lainnya.
Karena itu, jangan memilih KBLI hanya berdasarkan istilah yang terdengar paling dekat dengan nama bisnis. Pastikan kegiatan dalam KBLI benar-benar sesuai dengan aktivitas perusahaan.
Selain KBLI, pendiri juga perlu menentukan:
Kelengkapan data pada tahap ini akan membantu proses penyusunan dokumen pendirian.
Membuat Akta Pendirian Melalui Notaris
Setelah data perusahaan siap, pendirian PT dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh notaris.
Akta tersebut memuat informasi penting mengenai perseroan, termasuk identitas pendiri, nama perusahaan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, struktur modal, pemegang saham, serta susunan pengurus sesuai ketentuan yang berlaku.
Notaris juga membantu memastikan dokumen pendirian disusun sesuai ketentuan administrasi yang diperlukan.
Karena itu, calon pengusaha sebaiknya memastikan seluruh data yang diberikan kepada notaris sudah benar. Kesalahan nama, identitas, alamat, kegiatan usaha, atau komposisi saham dapat menyebabkan proses administrasi perlu diperbaiki.
Melakukan Pengesahan Badan Hukum
Akta pendirian menjadi bagian dari proses pembentukan PT sebagai badan hukum. Setelah proses administrasi dilakukan, perseroan memperoleh pengesahan badan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Tahap ini penting karena pendirian PT bukan sekadar membuat dokumen perusahaan. Status badan hukum memberikan kedudukan hukum tersendiri bagi perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi dan layanan administrasi badan hukum dapat dirujuk melalui AHU Online untuk memastikan proses yang digunakan mengikuti ketentuan resmi.
Mengurus NIB melalui OSS
Setelah proses pendirian badan hukum, perusahaan dapat melanjutkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai kegiatan usaha dan ketentuan perizinan yang berlaku.
NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Namun, memiliki NIB tidak selalu berarti seluruh kegiatan usaha otomatis bebas dari persyaratan tambahan.
Bidang usaha tertentu dapat membutuhkan perizinan atau pemenuhan persyaratan tambahan sebelum kegiatan operasional berjalan.
Karena itu, proses legalitas sebaiknya tidak berhenti pada akta pendirian. Pastikan juga kegiatan usaha, KBLI, NIB, dan perizinan yang diperlukan sudah saling sesuai.
Bagi calon pengusaha yang sedang mencari cara mendirikan PT di Bandung, memahami hubungan antara akta pendirian, pengesahan badan hukum, NIB, KBLI, dan perizinan berusaha akan membantu proses pendirian menjadi lebih terarah.
Apa yang Perlu Diperhatikan Agar Proses Pendirian PT Tidak Terhambat?
Beberapa kesalahan sederhana dapat membuat proses administrasi menjadi lebih lama. Sebelum mengajukan pendirian, pastikan:
Data pemegang saham sudah benar.
Nama PT sudah dipersiapkan sesuai ketentuan.
Alamat perusahaan sudah jelas.
KBLI sesuai dengan kegiatan bisnis.
Struktur direksi dan komisaris sudah ditentukan.
Komposisi saham sudah disepakati.
Dokumen pendukung sudah lengkap.
Kebutuhan NIB dan perizinan usaha sudah dipetakan.
Persiapan tersebut penting terutama bagi pengusaha yang ingin segera menjalankan kegiatan bisnis secara legal dan menghindari perubahan data berulang selama proses pendirian.
Jika masih ada bagian yang perlu dipahami, pembahasan berikutnya dapat membantu melihat biaya pendirian PT, estimasi waktu proses, serta pertanyaan yang paling sering muncul terkait syarat mendirikan PT di Bandung.